Jakarta, 26 Januari 2026 – Teka-teki mengenai siapa yang akan menduduki kursi strategis di Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) akhirnya terjawab. Dalam sebuah keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat, Komisi XI DPR RI resmi memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru.
Keputusan ini diambil setelah serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (26/1). Ketua Komisi XI DPR, M. Misbakhun, menegaskan bahwa kesepakatan ini diambil melalui rapat internal tertutup yang dihadiri oleh seluruh pimpinan kelompok fraksi (Poksi).
“Telah melakukan kesepakatan dalam rapat internal yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung, Bapak Thomas Djiwandono,” ujar Misbakhun tegas usai rapat.
Menyisihkan Dua Teknokrat Karir BI
Terpilihnya Thomas Djiwandono bukanlah tanpa kompetisi sengit. Ia berhasil menyisihkan dua kandidat kuat yang notabene adalah “orang dalam” atau teknokrat karier Bank Indonesia.
Kandidat pertama adalah Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, yang dikenal sebagai arsitek di balik digitalisasi pembayaran nasional. Kandidat kedua adalah Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, seorang ekonom senior dengan pemahaman mendalam tentang stabilitas sistem keuangan.
Keputusan DPR untuk memilih Thomas di atas dua teknokrat internal ini mengirimkan pesan politik dan ekonomi yang kuat. Thomas, yang sebelumnya memiliki rekam jejak kuat di sektor keuangan dan fiskal (sebagai Wakil Menteri Keuangan di kabinet sebelumnya), dianggap figur yang mampu menjembatani dua kutub kebijakan ekonomi utama: fiskal (pemerintah) dan moneter (bank sentral).
Harmonisasi Thamrin dan Lapangan Banteng
Masuknya Thomas Djiwandono ke “Benteng Thamrin” (markas BI) untuk menggantikan posisi Juda Agung diprediksi akan mengubah dinamika Dewan Gubernur.
Selama ini, independensi BI adalah harga mati. Namun, tantangan ekonomi global di tahun 2026—mulai dari volatilitas nilai tukar hingga kebutuhan pendanaan pembangunan—menuntut adanya harmonisasi yang lebih presisi antara kebijakan suku bunga BI dan kebijakan anggaran negara (APBN).
Thomas, dengan latar belakangnya, dilihat sebagai sosok hybrid yang ideal. Ia memahami bahasa pasar, mengerti batasan fiskal negara, dan kini memegang kendali instrumen moneter. Kehadirannya diharapkan dapat meminimalisir gesekan kebijakan yang mungkin terjadi antara pemerintah dan bank sentral, memastikan bauran kebijakan (policy mix) yang lebih solid untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Tugas Berat Menanti
Pekerjaan rumah Thomas tidaklah mudah. Ia akan duduk di kursi Deputi Gubernur di saat harga emas dunia menembus level psikologis US$5.000 dan ketidakpastian geopolitik global kembali memanas. Menjaga stabilitas Rupiah sambil tetap mendorong kredit perbankan akan menjadi ujian pertamanya.
Pasar kini menanti, apakah sentuhan Thomas akan membawa pendekatan baru yang lebih pro-pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas? Satu hal yang pasti, dengan terpilihnya Thomas, dinding pemisah antara kebijakan fiskal dan moneter tampaknya akan semakin tipis demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Discussion about this post