[SALAH] AS Larang Sertifikasi Halal di Indonesia, Minta Aturan Dicabut

body { font-family: ‘Arial’, sans-serif; line-height: 1.6; }
h2 { color: #333; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; }
p { margin-bottom: 15px; }
strong { color: #d9534f; }
a { color: #0275d8; text-decoration: none; }
a:hover { text-decoration: underline; }

Narasi

Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) telah melarang sertifikasi halal di Indonesia dan meminta agar aturan terkait dicabut. Narasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat yang mengandalkan sertifikasi halal.

Informasi yang beredar umumnya menyebutkan adanya intervensi dari pemerintah AS terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia, dengan tudingan bahwa aturan yang berlaku melanggar kesepakatan bilateral atau standar internasional yang ditetapkan oleh AS.

Penelusuran Fakta

Menindaklanjuti klaim yang beredar, tim verifikasi fakta digitalbisnis.id melakukan penelusuran mendalam untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut. Proses penelusuran meliputi pencarian informasi dari sumber-sumber resmi, pemberitaan media kredibel, serta analisis terhadap pernyataan-pernyataan terkait dari otoritas yang berwenang di kedua negara.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat secara resmi melarang sertifikasi halal di Indonesia atau meminta pencabutan aturan terkait. Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki mekanisme tersendiri dalam mengakui sistem sertifikasi halal, yang seringkali bergantung pada pengakuan timbal balik dan pemenuhan standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal di AS.

Konteks asli dari isu yang mungkin disalahartikan adalah terkait dengan upaya penguatan sistem jaminan produk halal di Indonesia dan pengakuan internasional. Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terus berupaya agar produk-produk Indonesia yang diekspor dapat diakui sistem sertifikasinya di berbagai negara, termasuk di pasar AS. Proses ini melibatkan dialog dan negosiasi dengan otoritas terkait di negara tujuan ekspor, bukan larangan.

Kemungkinan kesalahpahaman muncul dari perbedaan sistem regulasi dan kebutuhan pasar. AS memiliki badan-badan yang mengeluarkan akreditasi dan pengakuan untuk lembaga sertifikasi halal yang beroperasi di sana. Kebutuhan pelaku usaha di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan atas sertifikasi halal mereka di pasar AS memang memerlukan upaya pendekatan dan pemenuhan standar yang berlaku di AS. Namun, hal ini tidak sama dengan larangan atau permintaan pencabutan aturan.

Faktanya, BPJPH terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai negara, termasuk AS, untuk memfasilitasi pengakuan sertifikasi halal produk Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk halal Indonesia, bukan untuk menciptakan hambatan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif, tidak ditemukan dasar yang kuat untuk mendukung klaim bahwa Amerika Serikat melarang sertifikasi halal di Indonesia dan meminta pencabutan aturan terkait. Informasi tersebut merupakan disinformasi yang dapat menimbulkan kepanikan yang tidak perlu di kalangan pelaku usaha dan konsumen.

Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.

Cek Sumber Asli.