Jakarta, 19 Februari 2026 – Di ruang-ruang rapat megah Gedung DPR RI kemarin, sebuah pertanyaan sederhana namun menggetarkan terlontar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Kita mau dinaikin?” ucapnya sambil menatap para pewarta. Pertanyaan retoris ini bukan sekadar tanggapan atas saran Dana Moneter Internasional (IMF), melainkan sebuah pernyataan sikap: bahwa di bawah kepemimpinannya, dompet para pekerja Indonesia adalah benteng yang harus dijaga, bukan beban yang harus diperas.
Ketegangan fiskal ini bermula ketika IMF, dalam laporan terbarunya, menyarankan Indonesia untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan. Alasannya klise namun logis di atas kertas: menjaga defisit APBN agar tetap di bawah ambang batas sakral 3% dari PDB. Dengan posisi defisit kita yang menyentuh 2,92% di sepanjang 2025, bagi lembaga global, menaikkan pajak adalah “obat pahit” yang harus ditelan demi kesehatan anggaran.
Namun, Purbaya Yudhi Sadewa menolak resep tersebut dengan keyakinan yang menular. Baginya, ekonomi bukan sekadar soal menyeimbangkan angka di buku besar, tapi soal menjaga detak jantung konsumsi di rumah-rumah kita.
Membangun Ekonomi dari Piring Makan
Logika optimisme yang diusung Menkeu Purbaya sebenarnya sangat mendasar: Jangan pernah menyembelih ayam yang sedang rajin bertelur. Karyawan dan kelas menengah adalah mesin penggerak utama pertumbuhan kita. Jika pajak dinaikkan saat ini, daya beli masyarakat—yang baru saja merangkak pulih—bisa seketika ambruk.
Kita tahu betul efek dominonya. Saat uang di kantong kita berkurang karena pajak, konsumsi melambat. Saat konsumsi melambat, bisnis-bisnis UMKM akan sepi, industri manufaktur mengerem produksi, dan akhirnya ekonomi nasional justru akan terjebak dalam kelesuan yang lebih dalam. Jika itu terjadi, pendapatan negara justru akan merosot dan utang luar negeri—ironisnya—justru berisiko membengkak.
“Kita nggak mau tiba-tiba naikin pajak, habis itu ambruk semuanya,” tegas Menkeu. Purbaya lebih memilih jalur yang lebih sulit namun bermartabat: Ekstensifikasi.
Strateginya adalah memperluas jangkauan, bukan menambah beban. Daripada memeras mereka yang sudah patuh membayar pajak, pemerintah memilih untuk berburu “harta karun” di celah-celah kebocoran pajak yang selama ini belum terjamah. Ini adalah sinyal bahwa negara sedang bekerja lebih keras secara internal agar beban hidup kita tidak semakin berat.
Optimisme pada Target Pertumbuhan 8 Persen
Langkah Menkeu ini mengirimkan gelombang kepercayaan diri ke pasar. Dengan menjaga tarif pajak tetap stabil, pemerintah sebenarnya memberikan stimulus psikologis yang luar biasa. Kita, sebagai pekerja dan profesional, merasa memiliki kepastian bahwa hasil keringat kita tidak akan tergerus oleh kebijakan fiskal yang reaktif.
Visi ini sejalan dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Purbaya percaya bahwa jika ekonomi dipacu tumbuh lebih cepat, maka pendapatan pajak secara organik akan naik seiring dengan membesarnya skala ekonomi kita. Inilah yang disebut dengan automatic stabilizer. Ekonomi yang sehat dan tumbuh pesat akan menyelesaikan masalah defisit anggarannya sendiri secara otomatis.
Kemenangan Kelas Menengah?
Keputusan ini adalah kabar baik bagi masa depan investasi di Indonesia. Investor melihat bahwa pemerintah memiliki integritas untuk tidak mengambil jalan pintas yang menyakitkan rakyatnya. Ini adalah bukti bahwa kebijakan ekonomi kita saat ini memiliki “wajah manusia”.
Bagi kita para profesional, penolakan terhadap usul IMF ini adalah lampu hijau untuk tetap berinovasi, berbelanja, dan berinvestasi. Indonesia sedang membuktikan kepada dunia bahwa kemandirian fiskal bisa dicapai melalui produktivitas, bukan dengan pengetatan anggaran yang menyesakkan dada.
Tahun 2026 mungkin penuh tantangan global, namun dengan kebijakan yang memihak pada daya beli, kita punya alasan kuat untuk menatap masa depan dengan kepala tegak.
Discussion about this post