body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; }
h2 { color: #003366; border-bottom: 2px solid #003366; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; }
p { margin-bottom: 15px; }
strong { color: #D32F2F; }
Narasi
Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang memiliki sikap alergi terhadap organisasi Muhammadiyah. Narasi ini kerap kali disertai dengan tangkapan layar atau kutipan yang terkesan provokatif dan bertujuan memecah belah.
Salah satu cuplikan yang beredar menyebutkan, “Tak pernah saya lihat ada perhatian Pemkab Sampang terhadap kegiatan UMKM Muhammadiyah. Tapi giliran ada acara ormas lain, hadir semua pejabatnya. Ada apa ini? Pemkab Sampang alergi Muhammadiyah?”
Penelusuran Fakta
Sebagai jurnalis investigasi senior di digitalbisnis.id, kami melakukan penelusuran mendalam untuk memverifikasi klaim tersebut. Proses kami meliputi analisis sumber informasi, pencarian berita resmi, dan perbandingan fakta di lapangan.
Klaim bahwa Pemkab Sampang alergi terhadap Muhammadiyah tidak berdasar. Analisis kami menemukan bahwa dugaan tersebut muncul akibat misinterpretasi atau framing negatif terhadap kebijakan dan interaksi Pemkab Sampang dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah.
Dalam konteks asli, partisipasi atau dukungan Pemkab Sampang terhadap suatu kegiatan biasanya didasarkan pada urgensi program, skala dampak, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Bukan berdasarkan preferensi terhadap organisasi tertentu. Jika ada kegiatan Muhammadiyah yang dinilai tidak mendapatkan perhatian yang sama, hal itu kemungkinan besar bukan karena “alergi”, melainkan karena faktor lain seperti usulan kegiatan yang belum diajukan, skala kegiatan yang berbeda, atau alokasi sumber daya yang memang terbatas dan diprioritaskan pada program lain yang lebih mendesak.
Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melayani seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang organisasi. Perbandingan partisipasi pejabat dalam berbagai acara cenderung subjektif dan tidak mencerminkan kebijakan diskriminatif secara inheren. Seringkali, kehadiran pejabat lebih diutamakan pada acara yang memiliki dampak luas bagi masyarakat atau terkait langsung dengan program pemerintah daerah.
Oleh karena itu, narasi yang membangun opini negatif tentang “alergi” Pemkab Sampang terhadap Muhammadiyah adalah bentuk disinformasi yang bertujuan untuk menciptakan kegaduhan sosial dan kesalahpahaman publik.
Kesimpulan
Informasi yang mengklaim bahwa Pemkab Sampang alergi terhadap Muhammadiyah adalah menyesatkan dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Klaim tersebut lebih merupakan hasil interpretasi tendensius yang mengabaikan konteks kebijakan dan operasional pemerintah daerah.
Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.


Discussion about this post