[SALAH] Prabowo Reshuffle Menteri pada Februari 2026

Narasi

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet pada Februari 2026, dan menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Salah satu unggahan yang viral, misalnya, menyebutkan, “Bapak Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Februari 2026, beliau akan menunjuk Bapak Prabowo Subianto menjadi Menko Polhukam. Ini dikarenakan pada Februari 2026 Bapak Prabowo Subianto resmi menjadi menteri aktif Presiden Jokowi. Ini adalah sumber terpercaya.”

Penelusuran Fakta

Tim verifikasi digitalbisnis.id melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim tersebut. Berdasarkan data dan analisis yang kami himpun, informasi mengenai reshuffle kabinet pada Februari 2026 dengan penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menko Polhukam adalah tidak benar.

Pertama, mari kita telaah dasar klaim tersebut. Informasi ini tampaknya bersumber dari kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru mengenai jadwal politik di Indonesia. Periode Februari 2026 tidak memiliki signifikansi politik khusus terkait pergantian menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki kewenangan untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) kapan saja selama masa jabatannya, berdasarkan pertimbangan strategis dan kebutuhan pemerintahan. Namun, tidak ada jadwal pasti atau kewajiban hukum yang mengharuskan reshuffle dilakukan pada bulan Februari 2026.

Lebih lanjut, klaim mengenai Prabowo Subianto yang akan menjabat sebagai Menko Polhukam pada Februari 2026 mengabaikan proses politik yang sedang berjalan. Jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024, maka beliau akan dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024, bukan sebagai menteri pada Februari 2026. Posisi sebagai Presiden tentu berbeda dengan menteri.

Apabila Prabowo Subianto tidak terpilih sebagai Presiden, beliau tetap memiliki kemungkinan untuk menjabat di pemerintahan, namun status dan waktunya akan bergantung pada keputusan presiden terpilih dan dinamika politik pasca-pemilu. Namun, narasi spesifik mengenai penunjukan sebagai Menko Polhukam pada Februari 2026 dan menjadikannya sebagai “menteri aktif Presiden Jokowi” di tahun tersebut adalah spekulasi yang tidak memiliki dasar faktual yang kuat.

Analisis terhadap sumber-sumber berita resmi dan pernyataan dari pihak-pihak terkait juga tidak menunjukkan adanya rencana reshuffle kabinet yang dijadwalkan secara spesifik pada Februari 2026 atau penunjukan Prabowo Subianto pada posisi tersebut di waktu yang disebutkan. Sebaliknya, fokus publik dan media saat ini lebih tertuju pada hasil Pemilu 2024 dan transisi kepemimpinan nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, klaim mengenai rencana reshuffle kabinet pada Februari 2026 dengan penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menko Polhukam adalah informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan. Tidak ada bukti atau sumber resmi yang mendukung jadwal dan penunjukan spesifik tersebut. Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah. Cek Sumber Asli.