Narasi
Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melakukan audit dan memarahi para Kepala Desa (Kades) terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Narasi ini menyebar luas melalui berbagai platform, menimbulkan kegelisahan dan potensi kesalahpahaman di masyarakat mengenai peran TNI dalam pengawasan bansos dan kinerja para pemerintah desa.
Salah satu kutipan yang beredar menyebutkan, “Heboh! TNI Audit dan Marahi Kades Terkait Bansos Tidak Tepat Sasaran. Warga resah, dana bansos banyak yang bocor dan tidak sampai ke yang berhak. TNI turun tangan langsung!”
Penelusuran Fakta
Tim jurnalis investigasi digitalbisnis.id melakukan penelusuran mendalam untuk memverifikasi klaim tersebut. Proses verifikasi dimulai dengan mencari sumber asli dari informasi yang beredar. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari daring dengan kata kunci yang relevan, serta penelusuran di akun-akun media sosial resmi milik TNI maupun instansi pemerintah terkait penyaluran bansos.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada pemberitaan resmi dari media kredibel atau pernyataan dari instansi terkait yang mengonfirmasi adanya audit dan teguran dari TNI kepada Kades terkait bansos yang tidak tepat sasaran dalam skala masif seperti yang diklaim. Narasi ini tampaknya merupakan manipulasi atau kesalahpahaman dari sebuah kejadian yang mungkin memiliki konteks berbeda.
Bantahannya terletak pada ketiadaan bukti pendukung yang valid. TNI memang memiliki peran dalam pengawasan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bansos, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, mekanisme pengawasan ini biasanya berjalan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan aparat kewilayahan, bukan melalui tindakan “audit dan marahi” secara langsung yang bersifat sporadis dan tidak terorganisir. Kemungkinan besar, informasi ini merupakan generalisasi berlebihan atau bahkan rekayasa yang bertujuan untuk menciptakan narasi negatif terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum.
Jika memang ada temuan penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran bansos, mekanisme penanganan biasanya melibatkan laporan kepada instansi berwenang seperti Kemensos, Inspektorat, atau penegak hukum lainnya, bukan langsung oleh TNI dalam format “mengaudit dan memarahi” Kades. Konteks asli dari informasi yang beredar tidak dapat ditemukan, mengindikasikan bahwa narasi ini tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran mendalam dan analisis terhadap informasi yang beredar, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai TNI yang melakukan audit dan memarahi Kades terkait bansos yang tidak tepat sasaran adalah tidak benar.
Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah. Cek Sumber Asli.


Discussion about this post