Ketika Birokrasi Digerogoti oleh Budaya ‘Vibe Check’
Fenomena ‘vibe check’ yang meresap ke dalam proses birokrasi di Indonesia, bahkan sampai menyentuh angka fantastis Rp 17.000, menjadi cerminan suram dari dekadensi institusional. Alih-alih mengedepankan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme, sektor publik justru terperosok dalam logika yang lebih mengedepankan kesan atau ‘vibe’ daripada substansi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah tata kelola pemerintahan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Dekadensi Institusional: Akar Permasalahan yang Menggerogoti
Istilah ‘technocratic sunset’ atau senja teknokratik yang dilontarkan dalam konteks ini, merujuk pada situasi di mana prinsip-prinsip pengelolaan yang rasional dan berbasis data mulai terpinggirkan. Sejarah menunjukkan bahwa birokrasi yang kuat dan efektif adalah tulang punggung kemajuan sebuah negara. Namun, ketika lembaga-lembaga publik mulai kehilangan integritas dan fokusnya, terjadilah apa yang disebut dekadensi institusional. Ini bukan hanya soal kinerja yang menurun, tetapi juga tentang erosi nilai-nilai fundamental seperti akuntabilitas, meritokrasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Budaya ‘vibe check’ ini dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk menilai sesuatu atau seseorang bukan berdasarkan kompetensi atau rekam jejak, melainkan berdasarkan kesan semata. Dalam konteks birokrasi, ini bisa berarti sebuah keputusan penting diambil bukan karena pertimbangan strategis atau analisis mendalam, melainkan karena ‘terasa benar’ atau sesuai dengan preferensi individu yang berkuasa. Ironisnya, fenomena ini bahkan bisa dikuantifikasi, seperti yang tersirat dari nilai Rp 17.000, menunjukkan bahwa ‘kesan’ ini pun bisa diperjualbelikan atau menjadi alat tawar-menawar informal.
Dampak Nyata: Kinerja Terhambat dan Kepercayaan Publik Menurun
Konsekuensi dari fenomena ini sangat nyata dan merugikan. Pertama, efisiensi birokrasi akan tergerus. Proses yang seharusnya cepat dan tepat sasaran menjadi lambat dan berbelit-belit karena dipengaruhi oleh faktor-faktor non-substansial. Investasi bisa terhambat, pelayanan publik menjadi tidak memuaskan, dan pada akhirnya, daya saing ekonomi negara akan ikut terpengaruh.
Kedua, integritas institusi menjadi taruhan. Ketika keputusan tidak lagi didasarkan pada aturan dan logika, celah untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin terbuka lebar. Angka Rp 17.000, sekecil apapun itu, bisa menjadi pintu gerbang bagi praktik-praktik yang lebih besar dan merusak. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya akan terkikis, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik.
Solusi: Membangun Kembali Fondasi Birokrasi yang Kuat
Untuk mengatasi ‘senja teknokratik’ ini dan membersihkan birokrasi dari budaya ‘vibe check’, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Reformasi birokrasi harus kembali berakar pada prinsip-prinsip profesionalisme dan pelayanan publik.
1. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi: Sistem pelaporan dan pengawasan harus diperkuat. Setiap keputusan, terutama yang berskala besar, harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Penggunaan teknologi informasi untuk memantau kinerja dan alur kerja dapat meminimalkan ruang untuk praktik informal.
2. Penerapan Meritokrasi yang Ketat: Promosi dan penempatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan pada kedekatan personal atau ‘kesan’. Sistem rekrutmen yang transparan dan objektif adalah kunci utama.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi aparatur sipil negara (ASN) sangat penting. Mereka perlu dibekali dengan keterampilan analitis, manajerial, dan etika kerja yang kuat, sehingga mampu membuat keputusan berdasarkan data dan fakta.
4. Budaya Kinerja Berbasis Hasil: Organisasi publik harus bergeser dari budaya kepatuhan menjadi budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak. Evaluasi kinerja harus difokuskan pada pencapaian tujuan strategis dan kepuasan masyarakat.
5. Edukasi Publik dan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat perlu diedukasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi dengan birokrasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah dapat menjadi penyeimbang yang efektif.
Menuju Birokrasi yang Berintegritas dan Efektif
Fenomena ‘vibe check’ Rp 17.000 mungkin terlihat kecil, namun ia adalah gejala dari penyakit yang lebih besar dalam sistem birokrasi kita. Mengabaikannya berarti membiarkan dekadensi institusional terus berlanjut, yang pada akhirnya akan merugikan seluruh elemen bangsa. Upaya membangun kembali birokrasi yang kuat, profesional, dan berintegritas bukanlah tugas yang ringan, namun merupakan keniscayaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Discussion about this post