Kondisi yang terjadi di Venezuela saat ini menjadi sebuah peringatan keras bagi dunia, terutama bagi negara-negara yang sedang berjuang membangun fondasi demokrasi dan ekonomi yang kuat. Analisis mendalam dari The Jakarta Post menyoroti kembalinya fenomena ‘might makes right’ atau hukum rimba di negara tersebut, sebuah tren yang berbahaya dan mengancam stabilitas serta kemajuan.
Degradasi Institusi dan Supremasi Kekuatan
Fenomena ‘might makes right’ merujuk pada kondisi di mana kekuatan fisik, kekuasaan militer, atau pengaruh politik yang dominan menjadi penentu keputusan, mengesampingkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan akal sehat. Di Venezuela, hal ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penegakan hukum yang represif, pembungkaman oposisi, hingga penjarahan aset negara oleh segelintir elite yang berkuasa.
Kemunduran demokrasi di Venezuela bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari akumulasi kebijakan yang buruk, korupsi yang merajalela, dan kurangnya akuntabilitas. Ketika institusi negara, termasuk peradilan dan badan legislatif, tidak lagi independen dan tunduk pada kehendak penguasa, maka celah untuk penerapan hukum rimba semakin terbuka lebar. Oposisi politik ditindas, kebebasan berpendapat dibatasi, dan suara-suara kritis dibungkam dengan berbagai cara, seringkali melalui intimidasi dan kekerasan.
Dampak Ekonomi yang Mengerikan
Implikasi dari kembalinya hukum rimba ini sangat menghancurkan bagi perekonomian Venezuela. Ketidakpastian hukum dan politik membuat investor enggan menanamkan modal. Bagaimana mungkin investor akan berani mengucurkan dana jika aset mereka sewaktu-waktu bisa disita tanpa proses hukum yang adil? Ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi.
Sumber daya alam Venezuela yang melimpah, terutama minyak, yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian, justru menjadi obyek perebutan dan penjarahan oleh kelompok yang memiliki kekuatan. Alih-alih dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat, kekayaan negara justru menguap menjadi keuntungan pribadi segelintir orang. Inflasi yang meroket, kelangkaan barang pokok, dan kemiskinan massal adalah konsekuensi logis dari sistem yang tidak lagi berlandaskan hukum.
Era Digital dan Tantangan Baru
Yang membuat situasi di Venezuela semakin relevan untuk dibahas di era digital ini adalah bagaimana hukum rimba tersebut juga merambah ranah siber. Meskipun teknologi seharusnya menjadi alat untuk memajukan demokrasi dan keterbukaan, di tangan penguasa otoriter, teknologi bisa disalahgunakan untuk tujuan represif. Propaganda melalui media sosial, pemantauan aktivitas online warga, hingga serangan siber terhadap situs-situs oposisi adalah contoh nyata bagaimana era digital justru memperparah kondisi.
Di sisi lain, internet dan media sosial juga menjadi sarana bagi oposisi untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berkomunikasi. Namun, ini juga membuka peluang baru bagi pemerintah untuk melakukan sensor dan pembatasan akses. Perang informasi menjadi sangat intens, di mana kebenaran seringkali tenggelam di tengah badai hoaks dan disinformasi yang disebarkan secara sistematis.
Pelajaran Berharga bagi Indonesia dan Dunia
Kasus Venezuela harus menjadi introspeksi mendalam bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Menjaga independensi institusi negara, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi kebebasan berpendapat adalah pilar-pilar fundamental yang tidak boleh digoyahkan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus diberantas tanpa pandang bulu.
Dalam konteks digital, literasi digital masyarakat menjadi sangat krusial. Kemampuan untuk memilah informasi, mengenali hoaks, dan menggunakan teknologi secara bijak adalah pertahanan pertama terhadap potensi penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang ingin menerapkan hukum rimba di ranah siber. Pihak berwenang juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan menghargai hak-hak warga negara.
Kembalinya fenomena ‘might makes right’ di Venezuela adalah sebuah pengingat pahit bahwa kemajuan peradaban tidaklah linear. Tanpa penjagaan yang ketat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, sebuah negara bisa terjerumus kembali ke dalam kegelapan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan dan akal sehat di atas kekuatan semata harus terus dilakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Discussion about this post