Narasi
Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengusulkan penggantian program MBG dengan bantuan tunai sebesar Rp 300.000. Klaim ini seringkali disertai dengan foto Zulkifli Hasan seolah-olah mendukung narasi tersebut, memicu perdebatan dan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kebijakan bantuan sosial pemerintah.
Penelusuran Fakta
Tim jurnalis investigasi digitalbisnis.id, dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam memverifikasi informasi publik, melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim yang beredar luas ini. Pendekatan kami diawali dengan memverifikasi pernyataan langsung dari pihak yang dituduh, dalam hal ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta mencari informasi terkait kebijakan bantuan sosial dari sumber resmi pemerintah yang kredibel.
Kami secara sistematis menyisir berbagai arsip berita dari media mainstream terkemuka, memeriksa siaran pers resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan menelusuri akun media sosial resmi Zulkifli Hasan. Setelah pencarian yang cermat, kami tidak menemukan satu pun pernyataan, usulan, atau rencana dari Zulkifli Hasan yang mengindikasikan penggantian program MBG dengan bantuan tunai sebesar Rp 300.000. Adalah penting untuk dipahami bahwa peran dan kewenangan Menteri Perdagangan secara spesifik berfokus pada kebijakan perdagangan, stabilitas harga komoditas, ketersediaan pasokan, dan regulasi ekspor-impor. Urusan perumusan kebijakan bantuan sosial, termasuk jenis dan mekanisme penyalurannya, berada di bawah otoritas Kementerian Sosial dan dikoordinasikan oleh lembaga-lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, usulan semacam itu dari Menteri Perdagangan adalah tidak lazim dan di luar lingkup portofolionya.
Langkah berikutnya, kami berupaya mengidentifikasi keberadaan program bantuan sosial yang disebut ‘MBG’. Setelah melakukan pencarian menyeluruh pada daftar program bantuan sosial pemerintah yang aktif, baik yang bersifat tunai maupun non-tunai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau program lainnya, kami sama sekali tidak menemukan adanya program bantuan sosial dengan akronim ‘MBG’. Fakta ini mengindikasikan bahwa istilah ‘MBG’ dalam klaim tersebut kemungkinan besar adalah akronim yang sengaja diciptakan atau disalahpahami untuk menyesatkan publik, membentuk dasar narasi yang tidak berdasar.
Sebab: Tidak adanya pernyataan resmi dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengenai usulan tersebut, dan yang lebih krusial, ketiadaan program bantuan sosial bernama ‘MBG’ dalam daftar resmi pemerintah.
Akibat: Klaim yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan usulan penggantian program MBG dengan bantuan tunai Rp 300.000 menjadi tidak memiliki landasan faktual dan secara otomatis dinyatakan sebagai informasi yang keliru.
Selain verifikasi teks, kami juga menganalisis visual yang kerap menyertai klaim ini, yakni foto Zulkifli Hasan. Dengan menggunakan metode penelusuran gambar terbalik (reverse image search), kami menemukan bahwa foto tersebut adalah gambar yang diambil dari konteks yang sama sekali berbeda. Misalnya, foto tersebut mungkin diambil saat Zulkifli Hasan menghadiri acara resmi lainnya, melakukan kunjungan kerja di daerah, atau memberikan keterangan pers yang tidak terkait sama sekali dengan pembahasan bantuan sosial. Praktik penggunaan foto yang tidak relevan ini merupakan taktik umum dalam penyebaran hoaks untuk memberikan kesan kredibilitas palsu dan meyakinkan audiens terhadap narasi yang sebenarnya fiktif.
Sebab: Manipulasi visual melalui penggunaan foto Zulkifli Hasan yang diambil dari konteks dan peristiwa yang tidak relevan.
Akibat: Foto tersebut dimanfaatkan sebagai alat propaganda visual, menambah bobot kesan otentik pada klaim yang sejatinya merupakan fabrikasi informasi.
Perlu digarisbawahi bahwa setiap perubahan signifikan dalam kebijakan bantuan sosial di Indonesia adalah keputusan strategis tingkat nasional yang melibatkan koordinasi antar-kementerian, kajian mendalam dari berbagai aspek, dan pengumuman resmi yang transparan dari Presiden atau Kementerian Sosial. Jika ada perubahan besar seperti penggantian jenis bantuan atau nominal, hal tersebut pasti akan disampaikan secara lugas melalui saluran-saluran komunikasi resmi pemerintah dan diberitakan secara luas oleh seluruh media massa yang kredibel. Ketiadaan pengumuman semacam itu dari otoritas yang berwenang, ditambah dengan tidak adanya dasar hukum atau program yang disebut, semakin memperkuat kesimpulan bahwa klaim ini adalah bagian dari disinformasi yang berupaya memecah belah dan menyesatkan masyarakat.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif oleh digitalbisnis.id, klaim yang menyatakan bahwa Zulkifli Hasan mengusulkan penggantian program MBG dengan bantuan tunai Rp 300.000 adalah informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Klaim tersebut tidak didukung oleh bukti dan pernyataan resmi dari pihak terkait atau pemerintah.
Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta Tempo.co, informasi tersebut dinyatakan keliru.
Discussion about this post