Narasi
Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar kurikulum sekolah di Indonesia segera memasukkan pelajaran bermain gim populer ‘Dota’. Klaim ini menyebar luas dengan narasi yang menimbulkan persepsi seolah-olah kebijakan tersebut akan segera diterapkan secara nasional.
“BREAKING NEWS: Prabowo Resmikan Kurikulum Baru, Siswa SD-SMA Wajib Belajar Main DOTA! Langkah Revolusioner Dukung E-sports Nasional?” demikian bunyi salah satu tangkapan layar yang beredar di berbagai platform, lengkap dengan foto Prabowo dan latar belakang yang tidak terkait. Narasi lain menyebutkan, “Program Unggulan Pendidikan Prabowo: Melatih Generasi Muda Juara Dunia DOTA Sejak Dini, Ganti Pelajaran Matematika dengan Strategi Gaming?”
Informasi tersebut sontak memicu beragam reaksi di masyarakat, mulai dari pro dan kontra hingga kebingungan. Banyak pihak mempertanyakan kebenaran dan urgensi dari kebijakan yang terdengar sangat tidak lazim ini, terutama mengingat fokus pendidikan nasional yang selama ini mengedepankan pembentukan karakter, literasi, numerasi, dan kompetensi umum.
Penelusuran Fakta
Sebagai jurnalis investigasi senior di digitalbisnis.id dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam memverifikasi informasi, tim kami segera melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim yang beredar. Metode verifikasi kami meliputi penelusuran jejak digital, pemeriksaan pernyataan resmi dari pihak terkait, serta wawancara dengan pakar pendidikan.
Langkah awal penelusuran kami adalah mencari pernyataan resmi dari Prabowo Subianto atau tim kampanyenya yang membenarkan klaim tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pernyataan, pidato, atau janji kampanye resmi yang menginstruksikan atau bahkan menyinggung tentang pengajaran gim Dota sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Berbagai platform resmi, baik situs web, akun media sosial, maupun siaran pers, tidak mencantumkan agenda kebijakan semacam itu.
Selanjutnya, kami menelusuri kemungkinan adanya inisiatif serupa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Proses penyusunan dan perubahan kurikulum di Indonesia adalah prosedur yang panjang, melibatkan kajian akademik mendalam, uji coba, serta konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat. Adalah hal yang mustahil bagi sebuah gim spesifik seperti Dota untuk tiba-tiba diinstruksikan masuk ke dalam kurikulum tanpa melalui mekanisme formal yang ketat. Hingga saat ini, Kemendikbudristek tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau rencana terkait pengintegrasian gim Dota ke dalam kurikulum wajib sekolah.
Konteks asli yang kemungkinan besar disalahpahami atau sengaja dipelintir adalah mengenai dukungan terhadap ekosistem e-sports dan pengembangan talenta digital. Beberapa tokoh politik, termasuk Prabowo, memang pernah menyatakan dukungan terhadap pengembangan e-sports di Indonesia sebagai bagian dari industri kreatif dan olahraga prestasi. Namun, dukungan ini selalu dalam konteks pengembangan talenta, fasilitasi kompetisi, atau penyediaan infrastruktur pendukung, bukan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. E-sports, jika pun masuk ke lingkungan sekolah, umumnya bersifat ekstrakurikuler atau pilihan minat-bakat, bukan elemen inti kurikulum yang menggantikan mata pelajaran esensial.
Logika ‘Sebab-Akibat’ dalam kasus ini menunjukkan kekeliruan narasi:
- Sebab (klaim hoaks): Adanya dukungan umum terhadap e-sports dari seorang tokoh politik.
- Akibat (klaim hoaks): Tokoh politik tersebut menginstruksikan pengajaran gim Dota secara wajib di sekolah.
Perkaitan ini jelas merupakan lompatan logika yang tidak berdasar. Dukungan terhadap e-sports sebagai sebuah industri atau cabang olahraga prestasi adalah hal yang berbeda jauh dengan mewajibkan pengajaran gim tertentu di kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah dirancang untuk memberikan fondasi pengetahuan dan keterampilan dasar yang holistik, menyiapkan siswa untuk berbagai jenjang pendidikan dan kehidupan, bukan untuk menguasai satu jenis permainan spesifik. Kebijakan pendidikan nasional cenderung mendorong literasi digital, penalaran komputasi, dan pemanfaatan teknologi secara umum, bukan spesifik pada gim tertentu.
Kami juga melacak asal-usul penyebaran informasi ini dan menemukan bahwa banyak di antaranya berasal dari akun-akun media sosial yang tidak kredibel atau memuat konten satir yang kemudian disalahpahami sebagai berita sungguhan. Penyebaran informasi yang keliru ini bertujuan untuk menciptakan sensasi, memanipulasi opini publik, atau bahkan mendiskreditkan pihak tertentu.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa klaim mengenai Prabowo Subianto yang menginstruksikan kurikulum sekolah untuk belajar bermain Dota adalah informasi yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Tidak ada bukti valid atau pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Klaim ini merupakan fabrikasi informasi yang memanfaatkan konteks dukungan terhadap e-sports dan memelintirnya menjadi kebijakan pendidikan yang tidak pernah ada.
Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta Tirto.id, informasi tersebut dinyatakan False dan misleading.
Discussion about this post