Sejumlah pemain berbasis e-commerce mengatakan mereka mendukung rencana pemerintah mengenai regulasi barang impor yang akan dikenakan pada pemain e-commerce. Dilansir dari kantor berita Antara, kebijakan ini dapat menumbuhkan lingkungan bisnis yang kompetitif, menurut Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan Blibli.com, Yudhi Pramono.
“Kami tentu saja akan mendukung kebijakan pemerintah. Kami percaya pemerintah membuat peraturan untuk menciptakan dunia bisnis yang kompetitif, yang juga dapat menumbuhkan industri dalam negeri dan perlindungan konsumen,” kata Pramono.
Mengenai transaksi lintas batas, itu dapat dilakukan tidak hanya oleh platform e-commerce dalam negeri tetapi juga e-commerce dari luar negeri, menurut Pramono.
“Mungkin jumlah transaksi jauh lebih besar, di mana data dari pemerintah tentu tahu lebih banyak,” katanya.
Sejalan dengan Blibli.com, Tokopedia juga akan mendukung peraturan dari pemerintah.
“Sebagai sebuah platform, kami pasti akan mendukung dan mengikuti kebijakan pemerintah,” kata Pemimpin Pengembangan Kategori Tokopedia, Fransiscus Leo Chandra, yang berbicara setelah peluncuran fitur pertukaran tambah pada hari Kamis, 18 Juli.
Kepala Penelusuran dan Konten Tokopedia Kategori Cynthia Limin mengatakan bahwa dia bersedia membahas skema aturan impor dengan pemerintah.
“Sejujurnya, kami masih menunggu untuk melihat dan mendiskusikan ini dengan pemerintah. Tetapi, untuk kelanjutannya, saya pikir lebih baik menunggu ketika ada keputusan yang lebih sah,” kata Cynthia.
Pemerintah memberlakukan peraturan tertentu untuk membendung masuknya barang-barang konsumen yang diimpor melalui sektor e-commerce. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan karena impor barang-barang konsumsi melalui sektor e-commerce dianggap tumbuh pesat.
Sementara itu, pemerintah berupaya menekan pelebaran defisit neraca perdagangan yang mencapai US $ 2,41 miliar dari Januari hingga Mei 2019.
