Sebagai seorang Jurnalis Investigasi Senior di digitalbisnis.id, dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam memverifikasi informasi, saya memahami betul pentingnya akurasi di tengah laju informasi digital yang masif. Penelusuran fakta adalah inti dari pekerjaan kami, memastikan publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar, bebas dari narasi menyesatkan.
Narasi
Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco, akan menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Klaim ini menyebar dengan cepat, menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai legitimasi dan proses politik yang sedang berlangsung. Narasi ini seringkali muncul dalam bentuk judul berita yang provokatif atau kutipan singkat tanpa konteks, yang secara eksplisit menyatakan atau menyiratkan bahwa “Dasco Akan Gantikan Gibran sebagai Wapres” adalah sebuah kepastian atau rencana yang sedang berjalan. Informasi ini berpotensi menyesatkan publik, terutama mengingat sensitivitas isu politik dan pemerintahan yang baru terbentuk.
Penelusuran Fakta
Tim investigasi digitalbisnis.id melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim yang beredar. Langkah awal adalah memantau platform media sosial seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter), Instagram, serta grup-grup pesan instan yang sering menjadi sarang penyebaran informasi semacam ini. Kami menggunakan kata kunci relevan seperti “Dasco Gantikan Gibran”, “Wakil Presiden Dasco”, dan “pergantian wapres Gibran” untuk mengidentifikasi pola penyebaran dan sumber awal narasi tersebut.
Hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa klaim tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun faktual. Pertama, mari kita tinjau mekanisme pergantian Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, jika Presiden atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka yang menggantikan adalah Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Apabila keduanya berhalangan, maka Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama mengisi kekosongan tersebut, dan selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden sebelumnya.
Dalam konteks klaim yang beredar, Gibran Rakabuming Raka adalah Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum 2024, yang akan dilantik bersama Presiden terpilih. Beliau belum menjabat secara resmi sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan Dasco atau siapa pun untuk “menggantikan” Gibran sebagai Wakil Presiden sebelum masa jabatannya dimulai, apalagi jika Gibran tidak berada dalam kondisi mangkat, berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap setelah dilantik. Klaim ini secara fundamental bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Kedua, tidak ada pernyataan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), partai politik terkait (Gerindra, Golkar), maupun Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengenai rencana pergantian Wakil Presiden. Informasi semacam ini, jika benar, tentu akan menjadi berita besar yang diumumkan melalui saluran resmi negara dan media massa terverifikasi. Ketiadaan sumber resmi yang mengkonfirmasi klaim ini semakin memperkuat indikasi bahwa narasi tersebut adalah hoaks.
Ketiga, kami juga menelusuri kemungkinan adanya misinterpretasi dari pernyataan Dasco atau tokoh politik lainnya. Dalam dinamika politik, seringkali ada spekulasi atau diskusi internal partai mengenai posisi strategis di masa depan. Namun, spekulasi semacam itu sangat berbeda dengan keputusan resmi mengenai pergantian jabatan konstitusional sekelas Wakil Presiden. Tidak ada rekaman atau kutipan valid yang menunjukkan Dasco atau pihak berwenang lainnya pernah menyatakan hal tersebut dalam konteks pergantian Gibran sebagai Wapres. Oleh karena itu, klaim ini dapat dipastikan merupakan fabrikasi atau salah tafsir yang disengaja untuk menciptakan kebingungan publik.
Singkatnya, klaim “Dasco Akan Gantikan Gibran sebagai Wapres” tidak didukung oleh hukum, fakta, maupun pernyataan resmi dari pihak berwenang. Ini adalah narasi yang dibangun di atas informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif, klaim yang menyatakan bahwa Dasco akan menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden adalah informasi yang keliru dan tidak berdasar. Mekanisme pergantian Wakil Presiden di Indonesia diatur secara ketat oleh konstitusi dan undang-undang, dan klaim tersebut tidak memenuhi satupun prasyarat hukum yang berlaku. Selain itu, tidak ada satu pun sumber resmi atau pernyataan valid dari pihak berwenang yang mendukung narasi tersebut. Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.
Discussion about this post