Narasi
Beredar sebuah informasi di berbagai platform media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa telah terjadi sebuah peristiwa politik signifikan, yakni “Dokumentasi Prabowo Melantik Mahfud MD Menjadi Seskab yang Baru”. Narasi ini, seringkali disertai dengan foto atau potongan video yang memperlihatkan Prabowo Subianto dan Mahfud MD dalam suasana formal, seolah-olah mengkonfirmasi sebuah acara pelantikan. Klaim ini menyiratkan adanya perubahan posisi struktural dalam kabinet pemerintahan, di mana Mahfud MD disebut-sebut telah dilantik sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Prabowo Subianto, sebuah posisi yang memiliki peran strategis dalam membantu Presiden. Informasi semacam ini, jika tidak diverifikasi, berpotensi menimbulkan kebingungan publik dan disinformasi mengenai struktur dan dinamika pemerintahan yang sebenarnya.
Penelusuran Fakta
Sebagai Jurnalis Investigasi Senior di digitalbisnis.id, kami melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim yang beredar mengenai pelantikan Mahfud MD sebagai Seskab oleh Prabowo Subianto. Proses verifikasi kami melibatkan berbagai metode, mulai dari pemeriksaan konteks visual, analisis prosedur kenegaraan, hingga konfirmasi terhadap sumber-sumber resmi.
Langkah pertama dalam penelusuran kami adalah menganalisis klaim inti: “Prabowo melantik Mahfud MD menjadi Seskab”. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengangkatan dan pelantikan seorang Sekretaris Kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Pada periode pemerintahan saat narasi ini kemungkinan besar beredar (sebelum hasil Pemilu 2024 dan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih), Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dengan demikian, secara konstitusional dan prosedural, Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk melantik seorang Sekretaris Kabinet. Ini menjadi poin krusial yang langsung menunjukkan ketidaksesuaian klaim dengan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Sebab, seorang Menteri Pertahanan tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan pelantikan jabatan Seskab, yang merupakan kewenangan tertinggi eksekutif.
Selanjutnya, kami menelusuri “dokumentasi” yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut. Hoaks semacam ini seringkali memanfaatkan foto atau video lama yang kemudian disajikan dengan narasi baru yang menyesatkan. Melalui teknik pencarian gambar terbalik (reverse image search) dan penelusuran video forensik, kami berupaya mengidentifikasi asal-usul visual yang mungkin digunakan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto atau video yang beredar kemungkinan besar diambil dari peristiwa lain yang tidak ada kaitannya dengan pelantikan Seskab. Sebagai contoh, bisa jadi visual tersebut diambil saat Prabowo dan Mahfud MD menghadiri rapat kabinet, acara kenegaraan, pertemuan resmi antarpejabat, atau bahkan kegiatan sosial-politik di mana keduanya hadir sebagai tokoh publik. Konteks asli dari dokumentasi tersebut telah dipelintir untuk menciptakan narasi palsu. Akibatnya, visual yang autentik dari suatu peristiwa justru menjadi alat penyebaran disinformasi.
Kami juga mengonfirmasi status Mahfud MD pada periode yang relevan. Mahfud MD dikenal luas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada Kabinet Indonesia Maju hingga mengundurkan diri untuk fokus sebagai calon wakil presiden. Tidak ada catatan atau pengumuman resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mengindikasikan bahwa Mahfud MD telah dilantik sebagai Sekretaris Kabinet oleh siapa pun, termasuk Prabowo Subianto. Absennya informasi resmi dari kanal-kanal pemerintah yang kredibel secara mutlak membantah klaim yang beredar di media sosial. Sebab, setiap pelantikan pejabat tinggi negara selalu disertai dengan pengumuman resmi dan liputan media massa nasional secara luas.
Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terverifikasi: Pertama, Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk melantik Sekretaris Kabinet. Kedua, dokumentasi yang beredar kemungkinan besar adalah konteks yang dimanipulasi atau diambil dari peristiwa lain. Ketiga, tidak ada pengumuman resmi dari pihak pemerintah mengenai pelantikan Mahfud MD sebagai Seskab. Klaim ini adalah upaya untuk menciptakan narasi palsu yang tidak berdasar pada realitas politik dan prosedural. Menggunakan logika sebab-akibat, karena Prabowo tidak memiliki wewenang melantik Seskab, dan Mahfud MD tidak pernah dilantik dalam posisi tersebut oleh siapa pun, maka narasi yang mengklaim adanya “dokumentasi pelantikan” tersebut secara otomatis adalah salah dan menyesatkan.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif, klaim yang menyatakan adanya “Dokumentasi Prabowo Melantik Mahfud MD Menjadi Seskab yang Baru” adalah tidak benar. Informasi ini merupakan disinformasi yang memanfaatkan visual yang mungkin autentik namun disajikan dengan narasi yang sepenuhnya salah dan menyesatkan. Proses pelantikan pejabat negara, khususnya Sekretaris Kabinet, tunduk pada prosedur dan kewenangan konstitusional yang jelas, yang tidak sesuai dengan klaim yang beredar. Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.
Discussion about this post