body { font-family: ‘Segoe UI’, Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; line-height: 1.6; color: #333; margin: 20px; max-width: 800px; margin-left: auto; margin-right: auto; }
h1, h2 { color: #2c3e50; }
a { color: #007bff; text-decoration: none; }
a:hover { text-decoration: underline; }
strong { font-weight: bold; }

Verifikasi Fakta: Klaim Listyo Sigit Ungkap Anggaran Sadap Presiden Prabowo Disetujui Sri Mulyani

Narasi

Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, telah mengungkap adanya persetujuan anggaran penyadapan terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diberikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Narasi tersebut berbunyi:

“[SALAH] Listyo Sigit Ungkap bahwa Sri Mulyani yang Menyetujui Anggaran Menyadap Presiden Prabowo”

Klaim ini menimbulkan kegaduhan dan spekulasi liar di tengah masyarakat, seolah-olah terjadi konspirasi tingkat tinggi dalam lingkaran pemerintahan dan penegak hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan serta anggaran negara untuk tujuan ilegal. Informasi semacam ini, jika benar, tentu akan mengguncang stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, verifikasi mendalam sangat diperlukan untuk menguji validitas klaim tersebut.

Penelusuran Fakta

Sebagai Jurnalis Investigasi Senior, tim redaksi digitalbisnis.id segera melakukan penelusuran fakta secara komprehensif untuk memverifikasi klaim sensasional ini. Langkah pertama adalah menelusuri sumber-sumber resmi dan kredibel yang seharusnya melaporkan peristiwa sebesar itu. Kami melakukan pencarian ekstensif di berbagai platform berita nasional, arsip media, serta kanal komunikasi resmi Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ditemukan satu pun laporan resmi atau pernyataan publik dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang mengarah pada pengungkapan seperti yang diklaim dalam narasi tersebut. Pernyataan Kapolri mengenai isu sensitif dan berpotensi kriminalitas tinggi seperti penyadapan terhadap seorang Presiden terpilih akan menjadi berita utama di seluruh media nasional. Namun, tidak ada jejak pemberitaan valid yang mendukung narasi ini, baik dari kantor berita pemerintah, media independen terkemuka, maupun organisasi berita terverifikasi lainnya.

Selain itu, penelusuran juga diarahkan pada peran dan kewenangan Menteri Keuangan. Anggaran untuk operasi intelijen atau penegakan hukum yang melibatkan penyadapan memiliki prosedur yang sangat ketat dan rahasia, serta tunduk pada pengawasan hukum dan parlemen. Mekanisme persetujuan anggaran untuk tindakan operasional khusus tidak secara langsung melalui Menteri Keuangan dalam konteks pengungkapan publik semacam itu, apalagi jika menyangkut tindakan yang sangat ilegal seperti menyadap Presiden. Logikanya, jika ada penyalahgunaan anggaran untuk tujuan ilegal ini, hal itu akan diproses melalui jalur hukum yang berlaku, bukan diungkapkan secara kasual oleh Kapolri dengan menyalahkan Menteri Keuangan dalam konteks yang disebutkan.

Kami juga mempertimbangkan konteks politik dan hukum yang ada. Penyadapan terhadap pejabat negara, apalagi Presiden, adalah tindakan pidana berat yang diatur dalam undang-undang dan memerlukan izin pengadilan yang sah. Tidak ada indikasi adanya proses hukum atau penyelidikan terkait dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto yang disetujui anggarannya oleh Sri Mulyani. Jika klaim ini benar, maka akan ada konsekuensi hukum dan politik yang masif, termasuk potensi pemakzulan, pengunduran diri, dan penangkapan, yang semuanya tidak pernah terjadi atau bahkan diindikasikan oleh pihak berwenang.

Dengan demikian, klaim yang beredar tersebut tidak memiliki dasar faktual dan cenderung merupakan fabrikasi yang dirancang untuk menyebarkan disinformasi. Tidak adanya sumber kredibel, tidak sesuai dengan prosedur hukum dan kewenangan pejabat terkait, serta tidak adanya implikasi politik atau hukum yang seharusnya menyertainya, secara tegas menunjukkan bahwa narasi tersebut adalah hoaks. Klaim ini memanfaatkan figur publik yang memiliki jabatan penting untuk menciptakan efek kejut dan menyebarkan kebingungan di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang mendalam, klaim yang menyatakan bahwa Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah mengungkap persetujuan anggaran penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Sri Mulyani adalah SALAH. Informasi tersebut tidak didukung oleh bukti valid, pernyataan resmi, maupun laporan dari media yang kredibel.

Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.

Cek Sumber Asli.