Verifikasi Fakta: Klaim Legalisasi Miras oleh Pemkot Tangerang Selatan

Narasi

Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengambil keputusan untuk melegalkan minuman keras (miras) di wilayahnya. Narasi ini menyebar dengan cepat, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang mengkhawatirkan dampak sosial dan moral dari kebijakan tersebut. Klaim tersebut seringkali disampaikan dalam bentuk pernyataan tegas, seolah-olah Pemkot Tangsel secara resmi telah mengizinkan peredaran miras secara bebas. Salah satu contoh narasi yang beredar adalah:

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan Siap Legalkan Miras! Kebijakan baru ini akan membuat minuman beralkohol bebas beredar, merusak moral generasi muda dan tatanan sosial. Warga Tangsel harus menolak kebijakan kontroversial ini.”

Pesan semacam ini seringkali tidak disertai dengan bukti atau rujukan resmi yang kredibel, namun daya sebarnya cukup kuat karena menyentuh isu sensitif di masyarakat.

Penelusuran Fakta

Sebagai Jurnalis Investigasi Senior di digitalbisnis.id dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam memverifikasi informasi, tim kami segera melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim ‘[SALAH] Pemerintah Kota Tangerang Selatan Siap Legalkan Miras’. Proses verifikasi kami melibatkan berbagai metode, mulai dari penelusuran dokumen resmi, pernyataan dari pihak berwenang, hingga pengecekan terhadap regulasi yang berlaku di Kota Tangerang Selatan.

Hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah salah dan merupakan distorsi informasi yang beredar. Tidak ada kebijakan baru atau rencana dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mengarah pada legalisasi miras secara luas. Informasi ini kemungkinan besar muncul dari kesalahpahaman atau disinformasi terkait keberadaan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Perda No. 4 Tahun 2011 ini telah berlaku sejak lama, yakni tahun 2011, dan bukan merupakan regulasi baru. Esensi dari Perda ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan usaha pariwisata, termasuk di dalamnya adalah tempat-tempat usaha yang secara spesifik diizinkan untuk menyediakan minuman beralkohol, seperti hotel bintang, bar, klub malam, atau diskotek, sebagai bagian dari fasilitas pendukung pariwisata. Perda ini sama sekali tidak melegalkan peredaran miras untuk konsumsi umum di luar tempat-tempat tersebut, apalagi mengizinkan penjualan miras secara bebas.

Dengan kata lain, logika sebab-akibat yang mendasari klaim hoax ini keliru. Sebab, Pemkot Tangsel memiliki Perda yang mengatur usaha pariwisata termasuk penyediaan miras di tempat-tempat tertentu. Namun, Akibatnya, bukan berarti miras dilegalkan secara luas atau bebas diperjualbelikan. Justru sebaliknya, Perda tersebut berfungsi sebagai instrumen kontrol dan pembatasan, memastikan bahwa penyediaan miras hanya dilakukan di lingkungan yang terkontrol dan sesuai standar pariwisata, bukan untuk memfasilitasi legalisasi atau peredaran miras yang merajalela.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri, melalui berbagai kesempatan, telah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran miras ilegal dan narkoba. Pernyataan-pernyataan resmi dari Pemkot Tangsel selalu berorientasi pada upaya penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait peredaran miras, bukan pada upaya legalisasi. Adanya Perda Pariwisata justru menunjukkan upaya Pemkot untuk menata dan mengawasi, bukan membuka keran peredaran miras.

Oleh karena itu, narasi yang menyatakan bahwa Pemkot Tangsel siap melegalkan miras adalah sebuah fabrikasi. Perda yang ada adalah tentang regulasi usaha pariwisata yang sudah berlangsung lama, bukan legalisasi baru. Mengambil sebagian konteks dari Perda yang sudah ada dan menginterpretasikannya sebagai “legalisasi miras” adalah bentuk disinformasi yang menyesatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif, klaim yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan siap melegalkan minuman keras (miras) adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan disinformasi yang memanfaatkan keberadaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang telah berlaku sejak lama. Perda tersebut berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tempat usaha pariwisata yang secara spesifik menyediakan minuman beralkohol, bukan untuk melegalkan peredaran miras secara umum atau bebas.

Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.

Cek Sumber Asli