Narasi
Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menyetorkan dana pesangon karyawan ke sebuah lembaga bernama ‘Danantara’. Narasi ini menyebar dengan cepat, menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan pertanyaan besar di kalangan pelaku usaha mengenai keabsahan dan implikasi kebijakan tersebut. Informasi yang beredar umumnya berbunyi:
“Penting! Pemerintah melalui peraturan terbaru mewajibkan seluruh perusahaan di Indonesia untuk menyetorkan dana pesangon karyawan ke lembaga negara bernama Danantara. Apabila perusahaan tidak mematuhinya, maka akan dikenakan sanksi berat. Hal ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana pesangon bagi pekerja.”
Klaim ini menyiratkan adanya perubahan fundamental dalam pengelolaan dana pesangon yang selama ini menjadi tanggung jawab langsung perusahaan kepada karyawan. Pesan tersebut seringkali disertai dengan desakan untuk segera menindaklanjuti atau menyebarkan informasi ini agar perusahaan dan pekerja sama-sama waspada, padahal klaim tersebut tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.
Penelusuran Fakta
Sebagai jurnalis investigasi senior dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang verifikasi informasi, kami melakukan penelusuran fakta secara mendalam terhadap klaim yang beredar. Metode yang kami gunakan melibatkan pemeriksaan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, penelusuran data pada lembaga negara terkait, serta konfirmasi kepada pakar hukum ketenagakerjaan.
Langkah pertama dalam penelusuran kami adalah mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur perihal pesangon di Indonesia. Regulasi utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam seluruh regulasi ini, secara eksplisit disebutkan bahwa kewajiban pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan tanggung jawab langsung perusahaan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tidak ada satu pun pasal atau ayat yang mengindikasikan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk menyetorkan dana tersebut kepada pihak ketiga, apalagi sebuah lembaga bernama ‘Danantara’.
Penelusuran lebih lanjut mengenai keberadaan lembaga ‘Danantara’ yang disebut-sebut dalam narasi viral juga tidak membuahkan hasil. Kami telah memeriksa daftar lembaga dan badan hukum di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, maupun lembaga lain yang berwenang, namun tidak ditemukan entitas resmi bernama ‘Danantara’ dengan fungsi pengelolaan dana pesangon seperti yang diklaim. Sistem pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), memang diatur dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, JHT dan JKP memiliki skema dan tujuan yang berbeda dengan uang pesangon. Uang pesangon adalah kompensasi yang diberikan perusahaan langsung kepada pekerja akibat PHK, berdasarkan perhitungan masa kerja dan gaji terakhir, bukan iuran yang disetorkan secara berkala ke suatu lembaga.
Klaim yang beredar ini tampaknya merupakan bentuk misinformasi atau disinformasi yang memanfaatkan ketidaktahuan publik mengenai mekanisme pembayaran pesangon dan keberadaan lembaga-lembaga negara. Logika ‘sebab-akibat’ yang menjadi dasar klaim ini juga tidak relevan. Jika benar ada lembaga baru yang mengelola dana pesangon, pasti akan diikuti oleh sosialisasi masif dari pemerintah, penerbitan peraturan yang jelas, dan proses transisi yang terstruktur. Kenyataannya, tidak ada indikasi apapun dari pemerintah atau otoritas terkait mengenai kebijakan semacam itu. Kebijakan sebesar ini tentu akan menjadi berita utama di media massa kredibel dan dibahas secara luas, bukan hanya beredar sebagai pesan viral yang tidak jelas sumbernya.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa klaim tentang kewajiban perusahaan menyetorkan dana pesangon ke ‘Danantara’ adalah narasi yang tidak berdasar. Mekanisme pembayaran pesangon tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan tanggung jawab pembayaran langsung dari perusahaan kepada pekerja yang di-PHK.
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang komprehensif, informasi yang mengklaim perusahaan diwajibkan menyetorkan dana pesangon ke lembaga bernama ‘Danantara’ adalah tidak benar dan menyesatkan. Tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung klaim tersebut, dan lembaga bernama ‘Danantara’ dengan fungsi tersebut juga tidak ditemukan secara resmi.
Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta Tirto.id, informasi tersebut dinyatakan False dan misleading.


Discussion about this post