[SALAH] Prabowo Tetapkan 30 September Libur Nasional, Kenang G30S/PKI

Narasi

Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional. Narasi tersebut menyertakan konteks bahwa penetapan hari libur ini bertujuan untuk mengenang peristiwa G30S/PKI. Klaim ini menyebar dengan cepat, memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di kalangan warganet mengenai validitas dan implikasinya. Pesan yang beredar seringkali menggunakan bahasa provokatif untuk menarik perhatian dan menciptakan kesan urgensi, seolah-olah keputusan tersebut adalah fakta yang telah disahkan dan akan segera berlaku.

Sebagai seorang jurnalis investigasi senior di digitalbisnis.id dengan pengalaman lebih dari satu dekade, saya memahami betul bagaimana disinformasi semacam ini dapat memengaruhi opini publik dan bahkan stabilitas sosial. Oleh karena itu, verifikasi mendalam terhadap setiap klaim, terutama yang melibatkan tokoh publik dan kebijakan negara, adalah sebuah keniscayaan.

Penelusuran Fakta

Tim investigasi digitalbisnis.id segera melakukan penelusuran komprehensif untuk memverifikasi klaim bahwa Prabowo Subianto telah menetapkan 30 September sebagai libur nasional untuk mengenang G30S/PKI. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memeriksa sumber-sumber resmi pemerintah dan lembaga negara yang berwenang mengeluarkan keputusan terkait hari libur nasional.

Sebab-Akibat Logika Penolakan Klaim:

1. Kewenangan Penetapan Hari Libur Nasional:
   • Sebab: Di Indonesia, penetapan hari libur nasional merupakan wewenang penuh Presiden Republik Indonesia, yang biasanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah melalui koordinasi antar-kementerian terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Proses ini melibatkan kajian mendalam dan musyawarah untuk menentukan hari-hari besar keagamaan, nasional, atau peringatan penting lainnya yang layak menjadi hari libur.
   • Akibat: Prabowo Subianto, pada saat klaim ini beredar, adalah seorang calon presiden, bukan pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan negara seperti hari libur nasional. Bahkan jika ia terpilih sebagai presiden sekalipun, proses penetapan hari libur tetap harus mengikuti prosedur formal yang ditetapkan undang-undang, bukan keputusan sepihak yang diumumkan tanpa dasar hukum. Oleh karena itu, klaim ini secara fundamental cacat dari segi kewenangan.
2. Ketiadaan Pengumuman Resmi:
   • Sebab: Setiap pengumuman terkait hari libur nasional adalah informasi krusial yang pasti akan disiarkan secara luas oleh saluran komunikasi resmi pemerintah, seperti Sekretariat Negara, Kemenko PMK, dan media massa nasional yang kredibel. Pengumuman tersebut akan diikuti dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri atau Keputusan Presiden.
   • Akibat: Hingga saat penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan satupun pengumuman resmi dari instansi pemerintah yang berwenang maupun pemberitaan dari media arus utama yang kredibel mengenai penetapan 30 September sebagai libur nasional oleh siapa pun, termasuk Prabowo Subianto. Absennya informasi resmi ini menjadi indikator kuat bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar faktual dan kemungkinan besar adalah disinformasi.
3. Kontekstualisasi G30S/PKI dan Hari Libur:
   • Sebab: Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) adalah bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia yang diperingati setiap tahun, terutama dengan pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Namun, 30 September sendiri tidak pernah ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam sejarah Republik Indonesia. Peringatan tersebut lebih berfokus pada refleksi sejarah dan penguatan nilai-nilai Pancasila, bukan sebagai hari libur.
   • Akibat: Tidak ada preseden atau dasar kebijakan yang mendukung penetapan 30 September sebagai hari libur nasional. Mengaitkan klaim libur dengan peringatan G30S/PKI tanpa dasar hukum yang jelas hanya memperkuat dugaan bahwa narasi ini sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, bukan berdasarkan fakta.

Berdasarkan penelusuran di atas, dengan menggunakan metode verifikasi silang terhadap sumber-sumber resmi dan otentik, kami tidak menemukan satupun bukti yang mendukung klaim yang beredar. Semua indikator menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang tidak berdasar.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang mendalam, klaim yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto telah menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang G30S/PKI adalah **TIDAK BENAR**. Informasi tersebut merupakan disinformasi dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta yang valid.

Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.

Cek Sumber Asli