[SALAH] Trump Minta Izin Prabowo Jadikan Selat Malaka Medan Perang AS-China

Narasi

Beredar sebuah informasi di media sosial dan pesan berantai yang mengklaim bahwa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah meminta izin kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjadikan Selat Malaka sebagai medan pertempuran antara AS dan Tiongkok. Narasi yang beredar luas tersebut menciptakan kegaduhan dan kekhawatiran publik, mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, serta memiliki nilai strategis yang krusial bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia serta negara-negara di kawasan.

Klaim ini menyebar dengan cepat, seringkali disertai dengan narasi yang provokatif, menggambarkan seolah-olah Indonesia berada di ambang keputusan besar yang bisa menyeretnya ke dalam konflik geopolitik global. Beberapa unggahan bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa permintaan ini telah disampaikan secara langsung dan tengah dipertimbangkan oleh pihak Indonesia, menuntut respons publik atas isu yang sensitif ini.

Penelusuran Fakta

Sebagai jurnalis investigasi senior di digitalbisnis.id dengan pengalaman lebih dari satu dekade, kami telah melakukan verifikasi mendalam terhadap klaim yang beredar mengenai permintaan Donald Trump kepada Prabowo Subianto terkait Selat Malaka. Proses penelusuran kami melibatkan pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber resmi, pernyataan diplomatik, arsip berita dari media arus utama yang kredibel, serta konsultasi dengan para ahli hubungan internasional dan keamanan maritim.

Hasil penelusuran kami menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah salah dan tidak berdasar. Berikut adalah poin-poin penelusuran yang membantah narasi hoax tersebut:

1. Tidak Ada Sumber Resmi atau Kredibel yang Mendukung Klaim: Pencarian ekstensif di berbagai platform berita internasional dan nasional yang terkemuka, situs web resmi pemerintah Amerika Serikat (termasuk Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan selama masa jabatan Trump), serta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tidak menemukan satu pun laporan, pernyataan, atau catatan diplomatik yang mengindikasikan adanya permintaan semacam itu. Sebuah isu dengan implikasi geopolitik sebesar ini, jika benar, pasti akan menjadi berita utama di seluruh dunia dan dibahas secara terbuka oleh para pemimpin negara.
2. Pelanggaran Kedaulatan dan Hukum Internasional: Selat Malaka, meskipun merupakan jalur pelayaran internasional, sebagian besar berada dalam yurisdiksi dan kedaulatan negara-negara pesisir, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mengizinkan sebuah negara adidaya untuk menjadikannya “medan perang” akan menjadi pelanggaran serius terhadap kedaulatan Indonesia dan prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak penuh untuk menolak setiap aktivitas militer asing di wilayahnya yang mengancam keamanan dan stabilitas regional. Klaim ini mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara.
3. Berdalih pada Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Politik luar negeri Indonesia secara historis menganut prinsip “bebas aktif,” yang berarti Indonesia tidak memihak blok kekuatan mana pun dan secara aktif berkontribusi pada perdamaian dunia. Mengizinkan salah satu pihak dalam konflik geopolitik besar (AS-Tiongkok) untuk menggunakan wilayah kedaulatannya sebagai arena pertempuran akan secara fundamental bertentangan dengan prinsip bebas aktif tersebut dan secara langsung menyeret Indonesia ke dalam konflik yang bukan kepentingannya. Pemerintah Indonesia selalu menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, bukan memperkeruh suasana dengan memfasilitasi konflik.
4. Absennya Prosedur Diplomatik: Permintaan selevel ini tidak akan pernah disampaikan secara informal atau sekadar “izin” dari satu pejabat ke pejabat lain. Setiap komunikasi diplomatik antara kepala negara atau menteri pertahanan mengenai isu strategis yang sensitif akan melalui saluran resmi, dicatat, dan kemungkinan besar akan diumumkan atau setidaknya dibocorkan oleh sumber-sumber terpercaya. Tidak adanya jejak komunikasi formal atau informal dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah rekayasa belaka.
5. Fokus Pertemuan Bilateral RI-AS: Pertemuan antara pejabat tinggi Indonesia dan AS, termasuk antara Prabowo Subianto dan pejabat AS (termasuk Donald Trump saat masih menjabat presiden), umumnya berfokus pada kerja sama pertahanan bilateral, peningkatan kemampuan militer, isu-isu keamanan regional seperti terorisme dan kejahatan transnasional, serta latihan militer bersama yang bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas dan stabilitas, bukan mempersiapkan wilayah untuk konflik terbuka.

Berdasarkan semua fakta yang telah kami kumpulkan, tidak ada bukti valid yang mendukung narasi bahwa Donald Trump pernah meminta izin kepada Prabowo Subianto untuk menjadikan Selat Malaka sebagai medan perang AS-Tiongkok. Klaim ini adalah upaya untuk menyebarkan disinformasi yang berpotensi memprovokasi kegaduhan dan merusak citra diplomasi Indonesia.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelusuran fakta yang komprehensif, kami dengan tegas menyatakan bahwa narasi mengenai permintaan Donald Trump kepada Prabowo Subianto untuk menjadikan Selat Malaka sebagai medan pertempuran AS-Tiongkok adalah salah. Klaim tersebut tidak memiliki dasar kebenaran, bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan politik luar negeri Indonesia, serta tidak didukung oleh bukti dari sumber-sumber resmi maupun kredibel.

Dilansir dari hasil pemeriksaan fakta TurnBackHoax.ID, informasi tersebut dinyatakan Salah.

Cek Sumber Asli